Faizul Iqbal (Pegiat literasi-ekonomi Pancasila, Malang)
Dalam teori motivasi Abraham Maslow menyebutkan seorang individu (human) ketika ingin mencapai titik aktualisasi diri, seorang Individu itu harus terpenuhi akan hal fisiologis nya (makan,minum,sex). Piramida teori ini secara tidak langsung memberikan tahapan realistis dalam dinamika masyarakat Indonesia.
Menurut Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital menyebutkan bahwasanya dinamika masyarakat dipengaruhi oleh ekonomi. Dari tesis Karl marx ini, kita memahami serta mencoba menelisik bahwasanya ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam perjalanan sejarah manusia.
Desa sebagai barisan terdepan benteng laju perekonomian Indonesia dinilai masih sangat minim akan kesadaran untuk kemauan serta keinginan memajukan perekonomian desa secara mandiri. Keapatisan masyarakat akan tata pengelolaan secara bijak serta pengawasan secara intern terhadap APBDes masih dirasakan.
Ironisnya, masih banyak para kepala desa yang memiliki stigma lebih memulai membangun hal yang berbau fisik (Infrastruktur Jalan,jembatan,tugu)ketimbang membangun Sumber daya Manusia nya serta memperkuat kemandirian perekonomian masyarakat. Paradigma semacam itu menimbulkan kesan feodalisme pun masih ada di era milenial saat ini.
Dalam UU. Desa disebutkan bahwasanya desa memiliki hak otonomi desa guna percepatan pembangunan serta pemerataan bagi masyarakat desa terpinggirkan. Desa dengan segala keterbatasannya ternyata banyak memiliki potensi luar biasa, baik potensi dalam bentuk SDA maupun SDM.
Pengelolaan secara efektif serta professional dengan dibantu tenaga ahli dari pendamping desa dalam mewujudkan sebuah desa yang tidak selalu menggantungkan kemakmurannya dari pemerintah saja. Praktek menghabiskan anggaran hanya untuk keperluan belanja (konsumtif) saja tanpa diiringi guna alokasi kegiatan penunjang yang lebih produktif tampaknya tak akan memberikan perubahan yang signifikan dari disahkannya UU. Desa bagi masyarakat
Penulis mencoba mengangkat kembali salah satu gerakan ekonomi kemasyarakatan/kerakyatan yang pernah diusung dan digadang-gadang sebagai sistem ekonomi yang ideal bagi masyarakat Indonesia,khususnya masyarakat di wilayah perdesaan. Gerakan ekonomi kerakyatan merupakan suatu gerakan membangun jejaring perekonomian melalui kelompok/secara bersama-sama. Disini bung Hatta memberikan
Selayang pandang bahwasanya ekonomi kerakyatan bukan hanya berorientasi akan benefit atau keuntungan semata,melainkan disini bung hatta lebih menekankan arti penting mengenai pemerataan akan kesejahteraan masyarakat. Wadah badan usaha seperti koperasi unit desa (KUD),BUMDes,maupun UMKM lingkup kecil menjadi alat-alat untuk mensukseskan gerakan ekonomi kerakyatan.
Hal yang perlu dipahami ialah,gerakan ekonomi kerakyatan tidak bisa membuat seseorang menjadi sejahtera. Akan tetapi, gerakan ini menginginkan lebih dari suatu kesejahteraan individu. Gerakan yang akrab akan rasa kekeluargaan dan sosialis ini cenderung lebih menitikberatkan akan kepentingan sosial daripada pribadi.
Etos kerja serta kesadaran sosial terkadang masih mewarnai lika-liku dalam gerakan ekonomi kerakyatan. low profit dan minimnya SDM professional pengelolaan bisnis juga seringkali masih menjadi catatan panjang tantangan membangun sebuah desa yang mandiri. Memandang realitas competitor yang kian hari banyak,bukan tak mungkin gerakan ekonomi kerakyatan dianggap utopis belaka. Stagnanisasi serta lambatnya perkembangan usaha kian membuat ekonomi kerakyatan dipandang sebagai fatamorgana semata.
Problem solving dari semua kesemrawutan dari gerakan ekonomi kerakyatan adalah dari mulai proses manajerialnya. Dalam hal ini, diperlukan bantuan SDM yang handal,berpengalaman,memiliki etos kerja yang berkompeten,serta berjiwa revolusioner. Bahkan tidak mustahil, desa diibaratkan sebuah perusahaan dengan tingkatan piramida Corporate Level,Bussines Level,dan Function Level.
Ini salah satu strategi dari manajemen tata kelola usaha desa. Selain restorasi mengenai tata kelola manajemen strategy. Dibutuhkan system pemasaran jasa/produk yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan terlebih dahulu menentukan segmentasi dan menganalisis pangsa pasar. Peran manajemen pemasaran sangat urgent mengingat marketer lah yang memahami terkait perilaku konsumen.
Tak lupa untuk mewujudkan suatu badan usaha desa yang akuntabilitas serta professional dibutuhkan pula manajerial keuangan dari badan usaha desa. Terakhir,suatu badan usaha desa juga diharuskan memiliki manajemen human resources development, pemerhati akan kondisi pekerja serta penerimaan suatu karyawan yang benar-benar memiliki daya saing yang tinggi dan memiliki rasa loyalitas dan militansi terhadap usaha desa. Manajerial yang terkonsep dan terstruktur harus terintregasikan menjadi kesatuan guna efesiensi dan efektifitas.
Penulis tidak memiliki maksud untuk menginginkan suatu desa rasa perusahaan. Akan tetapi penulis memahami keadaan saat ini serta kondisi era milenial hari ini yang mau tidak mau, kemandirian harus dibentuk dengan etos kerja,kebersamaan,serta professional. Karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya esok, BUMDes atau badan usaha desa lainnya juga memberikan daya jual yang kian diperhatikan dan dipertimbangkan dari pada produk impor serta investor asing yang kian mendesak hasil pribumi sendiri.
Dan yang paling terpenting,ketika badan usaha desa kian mengembang dan melebarkan sayap,pengangguran,kesenjangan,serta pendapatan perkapita yang kecil kian mengecil nominalnya. Dan pastinya desa semakin mandiri,khususnya untuk pembangunan desa. Inilah gerakan ekonomi kerakyatan sesungguhnya. Membangun masyarakat desa yang lebih mandiri,sejahtera serta bermartabat. Semoga bermanfaat. Aamiin.
