Banyak kampus di Indonesia berlomba mengejar status World Class. Guna mencapai status itu, lembaga-lembaga pendidikan tinggi harus unggul dalam setidaknya tiga aspek: reputasi akademik, reputasi internasional dan kualitas penelitian.
Namun, meskipun sebagian besar sumber daya kebanyakan dari mereka dibayar oleh uang negara, hanya segelintir perguruan tinggi di Indonesia saat ini yang dapat dianggap kelas dunia. Sisanya bahkan tidak mendekati. Banyak program yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mencapai status world class tampaknya telah membuat terjadinya orientasi yang salah.
Salah satu contoh adalah program untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional oleh para peneliti mereka. Selama 10 tahun terakhir, memang benar bahwa akademisi Indonesia telah menerbitkan lebih banyak artikel dalam jurnal internasional daripada rekan-rekan mereka di negara-negara tetangga.
Namun, hampir tidak ada yang memberikan banyak perhatian pada kualitas dari publikasi. Faktanya adalah, menurut Scopus, basis data bibliografi terbesar di dunia, proporsi artikel yang diterbitkan oleh akademisi Indonesia di jurnal level atas juga telah menurun cukup signifikan dibandingkan periode yang sama.
Karena metrik penelitian yang digunakan untuk menilai apakah sebuah universitas tergolong kelas dunia menggunakan metode kualitatif, bukan kuantitatif, maka manfaat dari penerbitan begitu banyak artikel internasional bisa, dan harus, dipertanyakan.
Obsesi untuk memperoleh status kelas dunia tampaknya telah membuat fokus perhatian universitas untuk meningkatkan reputasi internasional mereka menggunakan semua biaya yang sangat beresiko merugikan aspek-aspek yang lain.
Saat ini adalah masa dimana masih sangat diperlukan peran strategis universitas untuk dapat dan harus bermain di Indonesia era kontemporer: menjadi perwakilan reformasi kebijakan publik.
Indonesia memasuki era yang sangat penting dalam sejarah di awal 2000-an: yaitu proses demokratisasi. Dengan sistem satu orang, satu suara, maka negara ini sekarang memiliki jenis demokrasi di mana suara publik dan opini tidak hanya suatu masalah tetapi juga harus selalu diperhitungkan dalam setiap reformasi kebijakan.
Indonesia membutuhkan reformasi di berbagai aspek kebijakan dan tata kelola publik – dari kebijakan sosial, kebijakan dan peraturan untuk reformasi kelembagaan dan administrasi ekonomi.
Melaksanakan reformasi perlu peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan membutuhkan dukungan publik. Begitulah cara, setidaknya idealnya, karya demokrasi.
Sebagai negara terbesar keempat di dunia dalam hal populasi, atau bisa dibilang terbesar ketiga yang menerapkan sistem demokrasi – dan lebih khusus negara demokrasi dengan masyarakat Muslim terbesar- mata dunia terarah pada kita untuk menerjemahkan proses demokratisasi dalam perbaikan yang sebenarnya di depan kebijakan umum.
Salah satu pertanyaan khusus yang sangat penting adalah, bagaimana suara dan pendapat dari masyarakat dan partisipasi mereka meningkat dalam proses pembuatan kebijakan politik terbentuk?
Dalam konteks ini, peran opini publik dalam reformasi kebijakan dapat menjadi berkat dan kutukan pada waktu yang sama.
Di satu sisi, hal itu mungkin membantu reformasi menjadi lebih relevan karena reformasi pun harus dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, masyarakat tidak selalu memiliki informasi terbaik tentang urgensi dan, terutama, alasan-alasan mengapa reformasi tersebut dilaksanakan.
Contoh terbaik, dalam konteks Indonesia, adalah reformasi subsidi BBM. Tanpa ragu, penghapusan subsidi BBM adalah reformasi yang diperlukan, tetapi karena alasan-alasan kebijakan yang tidak pernah dikomunikasikan secara optimal kepada masyarakat, maka terjadi perlawanan yang kuat di mana-mana.
Salah satu yang diperlukan, namun sering diabaikan, aspek inisiatif reformasi kebijakan, adalah kredibilitas -terutama di mata publik. Sebagian besar orang Indonesia telah menjadi lebih terdidik, dan lebih terlibat dalam debat publik -terutama di media sosial, kredibilitas ini sangat penting.
Pembangunan politik baru-baru ini -seperti hasil pemilu tahun 2014 dan 2019 -telah secara tajam membagi masyarakat Indonesia menjadi dua sisi yang sangat politis. Reformasi yang diprakarsai oleh pihak yang memenangkan pemilu langsung datang dicurigai dan pengawasan ketat:
“Apakah yang mereka buat benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau untuk kepentingan oligarki yang berkuasa atau bahkan kekuatan asing?”
instansi pemerintah yang memulai reformasi menghadapi dilema ini dan telah menemukan tantangan besar untuk meningkatkan kredibilitas inisiatif reformasi kebijakan mereka. Perguruan tinggi di Indonesia –sebagai salah satu lembaga yang paling kredibel di negara ini- harus dapat membantu pemerintah menghadapi proses ini.
Universitas dapat melibatkan pemerintah, dan sebaliknya, dalam mengembangkan reformasi kebijakan berbasis bukti ilmiah berbasis atau dari konsepsi ke desain, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini akan sangat meningkatkan kredibilitas dari setiap inisiatif reformasi kebijakan.
Perguruan tinggi masih dilihat oleh publik sebagai lembaga yang memiliki kredensial kembar: otoritas dan kemandirian. Banyak organisasi non-universitas, meskipun mempertahankan kekakuan dalam studi mereka, sering secara keliru dituduh memiliki “agenda terselubung” tertentu. Orang-orang merasa mereka memiliki hak untuk mempertanyakan kemerdekaan mereka.
Banyak LSM, meskipun dipercaya oleh masyarakat, sering dilihat sebagai kurang memiliki otoritas ilmiah. Orang mempertanyakan kekakuan dari pendapat mereka.
Universitas, di sisi lain, jadi perwakilan terbaik dari kedua dunia. Mereka biasanya organisasi besar, penuh bakat, dari para ilmuwan alam dan spesialis kesehatan para ilmuwan sosial – dan banyak dari mereka memiliki catatan yang baik dalam hal publikasi.
Selain dar universitas, dari mana lagi kita bisa mengharapkan ketegasan dalam mengevaluasi kebijakan publik?
Perguruan tinggi perlu memanfaatkan keunikan ini untuk kebaikan yang lebih besar. Menjadi universitas kelas dunia hanya sarana, bukan tujuan. Peneliti perlu untuk mempublikasikan di jurnal ilmiah baik kualitas sebagai bagian kecil dari kemajuan peradaban manusia.
Mereka juga perlu menyadari bahwa keterlibatan strategis dalam kebijakan dan reformasi publik kontemporer memiliki konsekuensi langsung pada saat ini dan masa depan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Kita membutuhkan keduanya, dan kita membutuhkan mereka sekarang.
—————————————————-
Artikel ini merupakan dupliikasi dari artikel yang ditulis oleh Arief Anshory Yusuf, profesor ekonomi di Universitas Padjadjaran Bandung. Dengan judul awal “Indonesian Universities: World-Class or Removed From Reality?”. Januari 2020.
